Pelayanan Satu Pintu UKM Belum Berjalan Seluruhnya

Screen Shot 2015-05-05 at 12.41.46 PMUKMSukses.com – Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perizinan, sebagaimana peraturan pemerintah melalui Mendagri tahun 2006 nomor 24 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Stop Service) adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang prosesnya dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen yang dilayani melalui satu pintu dan di satu tempat.

Kemudahan dalam mengurus perijinan di PTSP ternyata baru berlaku di pusat saja. Sedangkan untuk di daerah para pengusaha utamanya mereka yang pengusaha kecil dan menengah masih merasakan belum berjalan seluruhnya dengan kata lain terlalu ribet dan terlalu ruwet bagi dunia usaha. Selain itu, tidak sepenuhnya perizinan dipermudah bahkan ada yang merasakan terlalu panjangnya mengurus izin birokrasi.

Bahkan menurut Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menyatakan bahwa fakta yang ada dilapangan terkait pengurusan izin oleh pengusaha besar dan pengusaha yang tergabung di Usaha Micro Kecil dan Menengah ternyata jauh lebih lama dan sulit.
Keluhan yang lain juga datang dari pengusaha yang berada di daerah-daerah, yaitu kurang handalnya para petugas yang memproses perizinan melalui PTSP tersebut. Kemungkinan penyebabnya ialah dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di daerah yang belum dibekali pendidikan yang memadai mengenai proses perizinan. Sehingga faktor sumber daya manusia yang kurang siap dan infrastruktur pendukung PTSP yang belum lengkap.

Hal tersebut berdampak pada belumnya memberikan layanan perizinan secara cepat. Lamanya kepengurusan perizinan yang seharusnya bisa diselesaikan dalam jangka 5-10 hari. Sedangkan mayoritas di beberapa daerah kebanyakan baru bisa selesai 14 sampai dengan 17 hari, bahkan ada yang sampai 20 hari.

Oleh sebab itu, BKPM sebagai instansi yang meluncurkan sistem PTSP untuk segera melakukan perbaikan di beberapa daerah yang masih terkendala terutama masalah perbaikan sumber daya manusia terutama para petugas yang berada di daerah serta mempermudah dan mempercepat proses birokrasinya. Sebab dengan dipermudah dan memangkas perizinan akan menguntungkan daerah sendiri dan akan tumbuh sentra industri serta ekonomi baru yang bisa mempercepat perputaran ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Justru dengan semakin menghambat pelaku usaha mendapatkan izin maka, akibatnya kegiatan ekonomi tidak akan berjalan dan tidak menghasilkan pendapatan yang berguna untuk daerahnya. (ang)

Photo : jakarta.go.id

Admin @ukmsuksescom
Admin @ukmsuksescom
Ditulis dan diposting oleh Admin UKMSukses.com

Leave a Reply


1 + 7 =